Penghargaan itu diserahkan Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Syawaluddin kepada Pj Sekretaris Daerah Kota Sabang Irfani, pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, yang digelar di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa (19/11) malam.
Pj Sekda Kota Sabang mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, lembaga masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri, yang aktif mendukung terwujudnya keterbukaan informasi.
"Alhamdulillah malam hari ini, kita telah menerima anugerah atas predikat informatif dengan skor 90.00, dalam keterbukaan informasi publik. Semua ini atas dukungan kita bersama terutama masyarakat, lembaga, kelompok masyarakat, dan semua yang berpartisipasi, terima kasih untuk mereka semua," kata Irfani.
Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Kota Sabang terus berkomitmen untuk melakukan pengembangan, terutama dalam edukasi kepada masyarakat dan lembaga, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan memastikan akses informasi yang mudah, terpercaya, dan bebas dari hoaks.
"Kita tetap melakukan pengembangan terutama menyangkut tentang edukasi kepada masyarakat dan lembaga, sehingga perluasan informasi akan lebih baik dan lebih baik lagi ke depan," jelasnya.
Menurutnya, upaya ini penting dilakukan agar informasi dapat tersampaikan dengan lebih baik dan menjangkau masyarakat luas. Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan untuk mempertahankan prestasi ini dan menjadi lebih baik ke depannya.
"Capaian ini merupakan suatu kebanggaan, sekaligus peningkatan dari tahun sebelumnya. Insyaallah dengan kerja sama semua pihak kita bisa meningkatkan prestasi ini lebih baik lagi, mudah-mudahan ke depan kita dapat skor lebih tinggi lagi," harapnya.
Selain instansi di bawah Pemerintah Aceh, penghargaan itu juga diberikan untuk pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, lembaga non struktural, dan BUMD yang ada di Aceh. Terdapat 3 kualifikasi dalam penghargaan ini yaitu cukup informatif dengan rentang nilai 60-79, menuju informatif 80-89 dan informatif 90-100.
Adapun indikator penilaian adalah memantau informasi yang dipublikasikan pada website dan akun media sosial setiap instansi, seberapa berkualitas, aktif dan update. Tahun ini ada 183 badan publik yang berpartisipasi untuk dinilai oleh Komisi Informasi Aceh.
Post a Comment