Laporan Ikhsanul | Sabang
SABANGINFO.COM, JAKARTA | Badan Pengusahaan Kawasan Sabang [BPKS] menerima angerah penghargaan Inabuyer B2B2G (Bussines to Bussines & Bussines to Government) Awrad Expo 2024, penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah pusat mapun Pmerintah daerah serta Kementerian lembaga yang dinilai telah mendukung dan memanfaatkan serta menggunakan produk ekonomi usaha mikro serta mendorong pertumbuhan UMKM.
Dalam hal ini BPKS diwakili oleh Kepala Kantor BPKS Perwakilan Jakarta Masnun, BPKS memperoleh anugerah dalam katagori Lembaga Pemerintah dengan persentase realisasi belanja produk UMKM dan Koperasi terbesar tahun 2023 yang diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di Convention Hall Gedung Smesco, Jakarta Jum'at [17/5].
Dalam kesempatan tersebut Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan gelaran Inabuyer B2B2G (Bussines to Bussines & Bussines to Government) Expo 2024 menjadi wadah strategis bagi upaya perluasan pasar produk barang/jasa UMKM.
"Inabuyer B2B2G Expo 2024 menjadi sangat penting untuk mendukung perluasan akses produk dan pasar UMKM, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah, BUMN, dan Pemerintah," ujar Menteri Teten Masduki dalam sambutannya.
Menurutnya, setiap daerah minimal 40 persen anggaran belanjanya harus bisa menyerap produk dalam negeri termasuk UMKM dan melalui Inabuyer B2B2G Expo 2024, penjual dan pembeli bisa saling bertemu dan menjalin kesepakatan transaksi terhadap produk/jasa yang ditawarkan.
Ia juga menegaskan, Inabuyer ini juga dapat menjadi kesempatan bagi UMKM untuk mengisi ruang kosong dalam rantai pasok terutama dari sisi produksi, Teten mengapresiasi gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2024 ini karena menjadi wadah yang efektif dalam mendorong peningkatan penjualan produk UMKM dan koperasi.
Ajang angerah penghargaan Inabuyer B2B2G (Bussines to Bussines & Bussines to Government) Awrad Expo 2024 ini digelar sebagai hasil kerja sama antara Kemenkop UKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).[]
Post a Comment